MUSYAWARAH NASIONAL III - 2017 FK THLTBPP

UPDATE DATABASE THLTBPP TAHUN 2013

Sifat: PENTING

Kepada Yth. 
FK THLTBPP Kab/Kota
se-Jawa Tengah.



Dengan Hormat,

Terkait permintaan Update Database THL-TBPP Thn 2013 oleh PUSLUHTAN, mohon segera bantuannya FK Kab/Kota untuk melakukan pendataan THL-TBPP yg terbaru. Pengiriman database ke email : fkthltbpp.jateng@gmail.com, paling lambat Hari Rabu, 18 September 2013. Format blangko Update Database seperti terlampir. 

Mengingat pentingnya database tersebut, mohon FK THLTBPP Kab/Kota segera menindaklanjutinya. 

Demikian info ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

FK THLTBPP Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris

JUWANTO, A.Md

Format Blangko Database Tahun 2013

KONTRAK KERJA Tahun 2013 Untuk P2K

P2K

KONTRAK KERJA

Tentang

PEMANFAATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) SEBAGAI TENAGA BANTU

PENYULUH PERTANIAN ANGKATAN I, II, dan III

TAHUN 2013

Pada hari Jum’at tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di .............................. yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ..................................................., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian berkedudukan di................................................., bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU:
2. ……………………………………., selaku Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, dengan keterangan :

a. Pendidikan                           : .... .........................................................................

b. Tempat dan Tanggal Lahir : .... .........................................................................

c. Nomor Ujian                         : .... .........................................................................

d. Kabupaten/kota                   : .... .........................................................................

e. Kecamatan                          : .... .........................................................................

f. Desa/Kelurahan                   : .... .........................................................................

g. Nomor Telpon/HP               : .... .........................................................................

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kontrak kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi Kedua belah pihak untuk melaksanakan jasa kegiatan penyuluhan pertanian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:B/299/M.PAN/2/2007, Tanggal 9 Pebruari 2007 Perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian;
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:S-595/MK.02/2008, Tanggal 7 Nopember 2008 perihal Standar Biaya Operasional Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (BOP THL-TBPP);
3. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor:5060/SM.600/J/8/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Rekomendasi Kinerja Baik THL-TB Penyuluh Pertanian Angkatan I, II, dan III;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:03/Permentan/OT.140/1/2011 Tanggal 13 Januari Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
5. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor:175/TU.210/J.4/01/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi THL-TB Penyuluh Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor:02.1/Kpts/HK.130/1/2013 Tanggal 3 Januari 2013 Tentang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan jasa kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
2. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di lokasi kerja di Kabupaten/kota........ Provinsi..........
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan tugas pokok dan Fungsi sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di lapangan dalam mengembangkan kegiatan sesuai kondisi setempat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;
4. PIHAK KEDUA wajib berada di lokasi/tempat tugas di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib melaporkan kegiatan yang dilaksanakannya kepada Pimpinan/Koordinator Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setiap minggu;
5. PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. PIHAK KEDUA tidak terikat dengan pihak lain, dan partai politik/organisasi untuk melaksanakan tugas selain sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
7. PIHAK KEDUA tidak dapat pindah lokasi/tempat tugas antar kabupaten/kota dan provinsi selama terikat kontrak;
8. PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK KESATU apabila mengundurkan diri sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan mengembalikan sisa Honorarium dan BOP yang telanjur dibayarkan ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak mengundurkan diri.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana jasa kegiatan penyuluhan pertanian yang diterima oleh PIHAK KEDUA;

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2013); Provinsi............................. Nomor:..................................... Tanggal.........................
2. Jumlah dana yang diterima pihak kedua berikut :

a. Pendidikan SLTA bidang pertanian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

b. Pendidikan DIII bidang pertanian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

c. Pendidikan S1/DIV bidang pertanian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

d. Biaya Operasional dan Pemondokan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kontrak kerja ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal Empat bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (04 – 01 – 2013) sampai dengan tanggal Empat bulan Nopember tahun Duaribu Tigabelas (04 – 11 – 2013).

Pasal 5

PEMBAYARAN

(1). Pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan mencantumkan:

- Nama Pemegang Rekening : .............................................................................

- Cabang                                   : ............................................................................

- Unit                                          : ............................................................................

- No. Rekening                         : .............................................................................

(2). Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dibayarkan setiap 2 (dua) bulan sekali setelah THL-TBPP membuat laporan yang disampaikan kepada Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi.

(3). Pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian kepada PIHAK KEDUA sesuai jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya transfer bank;

(4). PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut jasa kegiatan penyuluhan pertanian atau biaya lain melebihi biaya yang sudah dianggarkan;

(5). PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir.

Pasal 6

S A N K S I

PIHAK KESATU dapat memutuskan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak kerja ini.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai musyarawah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat domisili PIHAK KEDUA.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU;
2. Keadaan yang memaksa (force majeure) yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, yaitu; perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan kontrak kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA wajib menyertakan foto copy KTP, Buku Tabungan, dan Nomor Ujian sebagai lampiran kontrak kerja ini;
3. Kontrak Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Segala lampiran yang melengkapi Surat Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kuatan hukum yang sama.

Pasal 10

P E N U T U P 

Demikian kontrak kerja ini dibuat rangkap dua bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU                                                                              PIHAK KEDUA

                                                                                                          Materai Rp. 6000

(…………………………………..)                                    (…………………………………..)

NIP.: 

KONTRAK KERJA Tahun 2013 Untuk THL

THL

KONTRAK KERJA

Tentang

PEMANFAATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) SEBAGAI TENAGA BANTU

PENYULUH PERTANIAN ANGKATAN I, II, dan III

TAHUN 2013

Pada hari Jum’at tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di .............................. yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ..................................................., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian berkedudukan di................................................., bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU:
2. ……………………………………., selaku Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, dengan keterangan :

a. Pendidikan                           : .... .........................................................................

b. Tempat dan Tanggal Lahir : .... .........................................................................

c. Nomor Ujian                         : .... .........................................................................

d. Kabupaten/kota                   : .... .........................................................................

e. Kecamatan                          : .... .........................................................................

f. Desa/Kelurahan                   : .... .........................................................................

g. Nomor Telpon/HP               : .... .........................................................................

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kontrak kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi Kedua belah pihak untuk melaksanakan jasa kegiatan penyuluhan pertanian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:B/299/M.PAN/2/2007, Tanggal 9 Pebruari 2007 Perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian;
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:S-595/MK.02/2008, Tanggal 7 Nopember 2008 perihal Standar Biaya Operasional Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (BOP THL-TBPP);
3. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor:5060/SM.600/J/8/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Rekomendasi Kinerja Baik THL-TB Penyuluh Pertanian Angkatan I, II, dan III;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:03/Permentan/OT.140/1/2011 Tanggal 13 Januari Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
5. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor:175/TU.210/J.4/01/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi THL-TB Penyuluh Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor:02.1/Kpts/HK.130/1/2013 Tanggal 3 Januari 2013 Tentang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan jasa kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
2. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di lokasi kerja di Kabupaten/kota........ Provinsi..........
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan tugas pokok dan Fungsi sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di lapangan dalam mengembangkan kegiatan sesuai kondisi setempat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;
4. PIHAK KEDUA wajib berada di lokasi/tempat tugas di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib melaporkan kegiatan yang dilaksanakannya kepada Pimpinan/Koordinator Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setiap minggu;
5. PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. PIHAK KEDUA tidak terikat dengan pihak lain, dan partai politik/organisasi untuk melaksanakan tugas selain sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
7. PIHAK KEDUA tidak dapat pindah lokasi/tempat tugas antar kabupaten/kota dan provinsi selama terikat kontrak;
8. PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK KESATU apabila mengundurkan diri sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan mengembalikan sisa Honorarium dan BOP yang telanjur dibayarkan ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak mengundurkan diri.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana jasa kegiatan penyuluhan pertanian yang diterima oleh PIHAK KEDUA;

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2013); Provinsi............................. Nomor:..................................... Tanggal.........................
2. Jumlah dana yang diterima pihak kedua berikut :

a. Pendidikan SLTA bidang pertanian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

b. Pendidikan DIII bidang pertanian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

c. Pendidikan S1/DIV bidang pertanian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

d. Biaya Operasional dan Pemondokan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kontrak kerja ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal Empat bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (04 – 01 – 2013) sampai dengan tanggal Empat bulan Nopember tahun Duaribu Tigabelas (04 – 11 – 2013).

Pasal 5

PEMBAYARAN

(1). Pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan mencantumkan:

- Nama Pemegang Rekening : .............................................................................

- Cabang                                   : ............................................................................

- Unit                                          : ............................................................................

- No. Rekening                         : .............................................................................

(2). Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dibayarkan setiap 2 (dua) bulan sekali setelah THL-TBPP membuat laporan yang disampaikan kepada Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi.

(3). Pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian kepada PIHAK KEDUA sesuai jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya transfer bank;

(4). PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut jasa kegiatan penyuluhan pertanian atau biaya lain melebihi biaya yang sudah dianggarkan;

(5). PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir.

Pasal 6

S A N K S I

PIHAK KESATU dapat memutuskan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak kerja ini.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai musyarawah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat domisili PIHAK KEDUA.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU;
2. Keadaan yang memaksa (force majeure) yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, yaitu; perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan kontrak kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA wajib menyertakan foto copy KTP, Buku Tabungan, dan Nomor Ujian sebagai lampiran kontrak kerja ini;
3. Kontrak Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Segala lampiran yang melengkapi Surat Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kuatan hukum yang sama.

Pasal 10

P E N U T U P 

Demikian kontrak kerja ini dibuat rangkap dua bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU                                                                              PIHAK KEDUA

Materai Rp. 6000

(…………………………………..)                                    (…………………………………..)

NIP.: 

PENGUMUMAN Nomor:600/SM.600/J.2/01/13 PENYAMPAIAN FORMAT KONTRAK KERJA THL-TB PENYULUH PERTANIAN ANGKATAN I, II, III TAHUN 2013 dan PENJELASAN TATA CARA PENGISIANNYA

PENGUMUMAN

Nomor:600/SM.600/J.2/01/13

PENYAMPAIAN FORMAT KONTRAK KERJA THL-TB PENYULUH PERTANIAN

ANGKATAN I, II, III TAHUN 2013 dan PENJELASAN TATA CARA PENGISIANNYA

Yang terhormat:

1. Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota.

2. THL-TB Penyuluh Pertanian Angkatan I, II, dan III. Tahun 2013.

di-

        Seluruh Indonesia

BERSAMA INI KAMI SAMPAIKAN FORMAT KONTRAK KERJA THL–TBPP ANGKATAN I, II, DAN III TAHUN 2013 DAN TATA CARA PENGISIAN KONTRAK KERJA TAHUN 2013 SEBAGAI BERIKUT:

I. JANGKA WAKTU KONTRAK KERJA THL-TB PENYULUH PERTANIAN

Kontrak kerja ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu tiga belas (04 – 01 – 2013) sampai dengan tanggal empat bulan Nopember tahun duaribu tigabelas (04 – 11 – 2013).

II. ALINEA PERTAMA

Pada hari JUM’AT tanggal EMPAT bulan JANUARI tahun DUA RIBU TIGABELAS Bertempat di (ditulis nama provinsi sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor:02.1/Kpts/HK.130/1/2013 Tanggal 3 Januari 2013), yang bertanda tangan di bawah ini:

III. ANGKA 1 (SATU)

(ditulis nama Pejabat Pembuat Komitmen), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berkedudukan di (ditulis Provinsi Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian), bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Contoh : SUPARDI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berkedudukan di JAWA TENGAH, bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

IV. ANGKA 2 (DUA)

(ditulis nama THL-TBPP), selaku TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN, dengan keterangan :

a. Pendidikan : (ditulis sesuai dengan pendidikan waktu diterima menjadi THLTBPP);

b. Tempat dan Tanggal Lahir : (ditulis sesuai dengan KTP);

c. Nomor Ujian : (ditulis seduai dengan no peserta ujian test THL TB Penyuluh Pertanian);

d. Kabupaten : (ditulis nama kabupaten sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor:02.1/Kpts/HK.130/1/2013 Tanggal 3 Januari 2013);

e. Kecamatan : (ditulis sesuai dengan penempatan di kecamatan);

f. Desa/Kelurahan : (ditulis sesuai dengan penempatan desa/kelurahan);

g. No. Telepon/HP : (ditulis dengan no telepon/HP yang masih aktif).

V. PASAL 2 AYAT (2)

(2) PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di lokasi kerja di Kabupaten/kota ........, Provinsi....... (ditulis sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor: sesuai Keputusan Menteri Pertanian

Nomor:02.1/Kpts/HK.130/1/2013 Tanggal 3 Januari 2013)

VI. PASAL 3 AYAT (1)

(3) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2013, Provinsi ............ Nomor ............ Tanggal ............. (ditulis sesuai dengan nomor dan tanggal DIPA Dana Dekonsentarsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian di masing-masing provinsi).

VII. PASAL 5 AYAT (1)

(1) .............................dst :

- Nama Pemegang Rekening : (Pemegang Rekening harus THL-TBPP yang bersangkutan)

- Cabang : (sesuai dengan penempatan THL-TBPP)

- Unit : (sesuai dengan penempatan THL-TBPP)

- Nomer Rekening : (ditulis dengan teliti sesuai dengan yang tertulis di buku rekening)

VIII. PASAL 10

PIHAK KESATU : (ditulis nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen di Provinsi penempatan THL-TBPP);

PIHAK KEDUA : (ditulis nama jelas THL-TBPP).

IX. FORMAT KONTRAK KERJA THL–TBPP ANGKATAN I, II, DAN III TAHUN 2013 dapat di unduh di Website Kementerian Pertanian.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 23 Januari 2013

KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN,

ttd

MOMON RUSMONO

Kepada Yth.

Koordinator FK THLTBPP Se Jawa Tengah 

Mengingat pentingnya Database, dimohon untuk pengisian Database diteliti kembali dan disesuaikan dengan blangko yang kami kirim (2 blangko). Juknis pengisian mohon dicermati untuk menghindari kekeliruan pengisian (terutama database Berdasarkan Prioritas Kerja/Komoditas Utama).

Batas pengiriman ke FK THLTBPP Provinsi Jawa Tengah Tanggal 8 Mei 2012 via email.

THLtbpp.jateng@gmail.com atau fkthltbpp.jateng@gmail.com

Demikian agar diperhatikan. Terima kasih

FK THLTBPP Provinsi Jawa Tengah 

Sekretaris

JUWANTO, A.Md

RAKORDA THLTBPP PROVINSI JAWA TENGAH

Kepada Yth.

Koordinator FK THLTBPP Kab/Kota 

Se Jawa Tengah 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya acara Rakorda FK THLTBPP Se Jawa Tengah maka dimhn kehadirannya besok pada :

Hari/Tgl   : SABTU, 5 Mei 2012

Waktu     : 10.00 - Selesai

Tempat   :  Aula Kelurahan Pudak Payung Banyumanik
                  Jl. Setuk No. 4 Pudak Payung Banyumanik (Selatan SPBU Pudak Payung) 

Catatan   : Dmhn membawa hardcopy database dan iuran.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan trm ksh.

FK THL TBPP Provinsi Jawa tengah

Koordinator

GUNADI

PEMBERITAHUAN IURAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Kepada Yth.

THL TBPP Se-Jawa Tengah

Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional II THLTBPP 2010 di Makassar, yang salah satu keputusannya ialah Iuran berdasarkan Jenjang Pendidikan, maka guna mendukung dan memperlancar perjuangan FK THLTBPP Nasional, dimohon dengan sangat agar THLTBPP Se Jawa Tengah dapat segera memenuhi kewajibannya membayar iuran tersebut.

Besarnya Iuran berdasarkan Jenjang Pendidikan adalah sebesar :

• S1/D4                : Rp. 80.000,-/orang
• D3                     : Rp. 55.000,-/orang
• SPP/SMK           : Rp. 30.000,-/orang

Iuran dapat di transfer ke Rekening Bendahara FK THLTBPP Prov. Jateng (Sdri. Kriswati) BRI  Cab. Ungaran Nomor Rekening 0327 01 013814 50 7. Paling lambat 24 April 2012.

Demikian, agar diperhatikan. Atas perhatian, kerjasama serta dukungannya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 18 April 2012

FK THLTBPP Provinsi Jawa Tengah

Koordinator

GUNADI

FORM UPDATE DATABASE THLTBPP 2012

Nomor Lampiran Perihal

: 04/FK-THLTBPP JATENG/IV/2012 : 1 (satu) bendel : Update Database THLTBPP

Semarang, 15 April 2012 Kepada Yth. Koordinator FK THLTBPP Kab/Kota Se Provinsi Jawa Tengah di TEMPAT

Dengan Hormat

Berdasarkan surat dari FK THLTBPP Nasional yang kami terima, dalam rangka update database THL TBPP yang dilakukan oleh FK THL TBPP Nasional, kami mohon perhatian, bantuan dan kerjasamanya:

1.  Batas waktu maksimal pengiriman database soft copy dan hard copy adalah TANGGAL 28 April  2012.

2. Database yang dibuat harus sesuai dengan formulir yang kami kirim (dari email FK THL-TBPP Nasional).

3.  Bagi Koordinator FK THL TBPP Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah harus memasukan semua THL TBPP yang masih aktif diwilayahnya ke dalam database dan dampak yang terjadi apabila ada THL TBPP yang tertinggal bukan merupakan tanggung jawab FK THL TBPP Provinsi.

4.   Kami tidak menerima database yang tidak terisi lengkap.

5.   Kami tidak melayani sms atau telepon selain dari Koordinator FK THL TBPP Kabupaten/Kota.

6.   Hal-hal di luar ketentuan di atas, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Atas perhatian,bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

FK THL-TBPP Provinsi Jawa Tengah 

Ketua

GUNADI

Form Update Database Silahkan Download DISINI atau Silahkan Lihat di File JPG di bawah ini

SOROPADAN AGROEXPO V 2011

SOROPADAN AGROEXPO V 2011

Pemprov Jawa pada tanggal 1-5 Juli 2011 besok akan mengadakan kegiatan Agro Expo yang Bertajuk Soropadan Agro Expo V 2011. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan di STA Soropadan setiap 2 tahun sekali. Soropadan Agro Expo V 2011 merupakan ajang promosi produk-produk unggulan yang berwawasan ke depan, mengangkat serta menggarap potensi Agro Nusantara dalam upaya menembus Pasar Global. Soropadan Agro Expo V 2011 juga menjadikan Kawasan Agrowisata dan STA Soropadan sebagai pusat informasi, komunikasi dan teknologi Agro yang berbasis teknologi.

SOROPADAN AGRO EXPO 2011

KUNJUNGI DAN SUKSESKAN SOROPADAN AGRO EXPO 2011...!!!!!!

Soropadan Expo merupakan event tahunan yang digelar guna mempromosikan hasil - hasil produk pertanian dalam arti luas. Tahun ini Soropadan Expo di gelar tanggal 1 - 5 Juli 2011. Dalam event ini Forum Komunikasi Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (FK THL-TBPP) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Set Bakorluh Provinsi Jawa Tengah turut ambil bagian menampilkan hasil karya THLTBPP berupa Teknologi Tepat Guna, Produk Olahan Pertanian dan lain - lain sebagai wujud keikutsertaannya dalam membangun dunia pertanian di Jawa Tengah.

Ayo.....Rame - rame kunjungi Soropadan Agro Expo 2011. Ajak Keluarga, Kelompok Tani dan juga Petani lainnya.....

JATENG FAIR 2011

Jateng Fair 2011 Arena PRPP Jawa Tengah

Jateng Fair 2011 dengan tema Bangga Jawa Tengahku ini dilaksanakan mulai 17 Juni hingga 10 Juli 2011. Kegiatan rutin tahunan ini seperti biasa diadakan di Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan – Arena PRPP Jawa Tengah, Jl. Anjasmoro Tawang Mas Semarang.

Segenap keluarga besar FK THL-TBPP Prov Jateng menyampaikan ucapan SELAMAT & SUKSES kepada Sdr. SAEIN, SP (THLTBPP Kab. Purbalingga) atas pretasinya memperoleh penghargaan LIPUTAN 6 SCTV AWARD Kategori INOVASI (PENEMU VARIETAS PADI MUTIARA). Semoga menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua THLTBPP se Indonesia.

THLTBPP MENJADI NOMINATOR SCTV AWARD 2011

Kabar gembira datang dari Kab. Purbalingga, dimana salah satu sodara kita, SAEIN, SP (THLTBPP Kab.Purbalingga) berhasil masuk menjadi NOMINATOR dalam SCTV AWARD 2011. Acara tersebut ditayangkan Hari Jumat, Tanggal 20 Mei 2011 Pukul 21.00 WIB. Ini merupakan salah 1 bukti kinerja THLTBPP dalam memperjuangkan kemajuan pertanian Indonesia. Dukung dan Doakan. Ayo teman-teman kita buktikan bahwa THLTBPP mampu berkarya lebih dan lebih dan lebih banyak lagi. BRAVO THLTBPP INDONESIA.!!

PERMOHONAN DATA SUSUNAN PENGURUS FK THLTBPP PROV/KAB/KOTA

Menindaklanjuti permintaan Data Susunan Pengurus FK THLTBPP Prov, Kab, Kota dari FK THLTBPP Nas, maka dimohon kepada FK THLTBPP Kab/Kota agar segera mengirimkan Data Susunan Pengurus FK THLTBPP ke email FK THLTBPP Prov. Jateng. Terima Kasih..

Alamat email FK THLTBPP Prov. Jateng : thltbpp.jateng@gmail.com atau fkthltbpp.jateng@gmail.com

PENGUMUMNAN TATA CARA PENGISIAN KONTRAK THLTBPP TAHUN 2011

Terkait dengan Pengumuman tata Cara Pengisian Kontrak THLTBPP Tahun 2011, maka dimohon teman - teman bersabar sedikit lagi karena masih menunggu info dar Set Bakorluh Provinsi Jawa Tengah. Informasi bisa di Download di SINI

Pengumuman Pembaharuan Kontrak Kerja untuk THL TBPP angkatan 1, 2 dan 3 sudah keluar. Untuk mengisinya teman-teman dapat mendownload-nya di website deptan atau :

SILAKAN DOWNLOAD:

FORMULIR KONTRAK KERJA 1 ( untuk P2K) DISINI

FORMULIR KONTRAK KERJA 2 ( untuk THL TBPP) DISINI

(Note: download ke-dua File yang ada untuk memudahkan Anda didalam mengisi Formulir Pembaharuan Kontrak Kerja THL TBPP tahun 2011)